Studi Banding DPRD Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta

Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) dan Komisi IV (Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat) DPRD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan studi banding ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun, Rabu (9/5/2018). Studi banding terkait pengelolaan keuangan Desa serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Rangka Ketahanan Pangan. Rombongan diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), bapak Joko Lelono, AP, MH di Graha Eka Kapti Pusat Pemerintahan Mejayan.

Kepala DPMD dalam paparannya menyampaikan upaya penerapan teknlogi Informasi diantaranya eplanning, e budgeting, e pelaporan, eprocurement (pengadaan barang dan jasa) dan epdeskel (aplikasi evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan). Penjelasan terkait pengelolaan keuangan berbasis aplikasi siskeudes dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pelaporan. Regulasi yang mengatur tentang penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan, penerimaan lain yang sah, jaminan kesehatan penghargaan purna bhakti dan uang duka di Kabupaten Madiun juga menjadi bahan sharing studi banding. Serta pengembangan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Madiun. Segenap upaya Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa menuju desa yang mandiri sesuai dengan Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia khususnya Nawa Cita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA Kabupaten Madiun turut hadir dalam agenda tersebut terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Topik pembahasan diantaranya upaya Kabupaten Madiun dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Posted in Berita.