BINTEK APLIKASI KEUANGAN DESA KABUPATEN MADIUN

bintek aplikasiDilaksanakan tanggal 11 – 14 April 2016. Bertempat di Gedung BPKAD Lantai 2 Pemerintah Kabupaten Madiun. Bekerjasama dengan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP). Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari Launching Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan di pendopo Muda Graha Pemerintah Kabupaten Madiun Selasa 8 Maret 2016 silam.

Peserta Bintek terdiri dari gabungan Satgas Aplikasi Kecamatan dan Satgas Aplikasi Kabupaten total terdiri dari 90 orang peserta.

Untuk Satgas Kecamatan terdiri dari Perangkat Kecamatan dan sebagian dari Perangkat Desa yang dipandang mampu dan menguasai Teknologi informasi terutama Internet. Satgas inilah yang nantinya diharapkan membagi segala pengetahuan yang diperoleh dari bimtek untuk diimplemantasikan di seluruh desa di Kabupaten Madiun.

Aplikasi SIMDA Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi SIMDA Desa dibuat sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA Desa akan tetapi sebelumnya harus dipahami dan disadari semua pihak untuk menuju kesempurnaan memang diperlukan pembelajaran yang terus menerus dan berkesinambungan sebab aplikasi ini merupakan sebuah program yang baru dan masih perlu penyempurnaan.

KELEBIHAN APLIKASI SIMDA DESA

  1. Sesuai Peraturan
  2. Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa
  3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi
  4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control)
  5. Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi

 Proses Pengelolaan Keuangan Desa dalam aplikasi terdiri dari :

  1. Perencaanaan:
  2. Penganggaran:
  3. Pelaksanaan:
  4. Penatausahaan:
  5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban:
  6. Pengawasan:

 

Sehingga diharapkan desa bisa dengan cepat dan rinci melaporkan :

  1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran)
  2. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahunan)
  3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPP) Desa Tahunan dan LPP Desa akhir Masa Jabatan
  4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (APBN) per Semester untuk dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan
  5. Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)

Kepala Desa dan perangkatnya saat ini memiliki peran utama dalam mensejahterakan masyarakatnya, gelontoran dana yang besar baik dari APBN dan APBD harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola anggaran desa jangan sampai ada kepentingan pribadi, ada niat memperkaya diri sendiri. Hal ini akan menimbulkan permasalahan hukum, baik secara administratif maupun hukum pidana untuk itu diperlukan sistem aplikasi yang terpadu berbasis Tehnologi informasi guna memudahkan dan mensistematisasikan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penyaluran, penatausahaan, pelaporan hingga penyampaian pertanggungjawaban. Sistem pengelolaan keuangan desa harus akuntabel dalam rangka mengawal program pemerintah (alf)

Posted in Berita.